Komisi
Yudisial: Dari
Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim
Karya: Fajlurrahman
Jurdi
Ukuran: 14,5
x 21 cm
Tebal: + 267
Halaman
Harga: Rp 30.000,-
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAGIAN PERTAMA
NEGARA HUKUM INDONESIA
1.
Pandangan Umum
tentang Negara Hukum.
2.
Konsepsi Negara
Hukum.
3.
Reformasi Hukum
Indonesia.
BAGIAN KEDUA
REFORMASI PARLEMEN
INDONESIA DAN PENGARUH SELEKSI HAKIM AGUNG
1.
Parlemen Indonesia
Pasca Amandemen.
2.
Persoalan Sistem Dua
Kamar Atau Tiga Kamar.
3. Soft Becameralism atau Strong Becameralism.
4.
Parlemen Dan Seleksi
Hakim Agung
BAGIAN KETIGA.
OTONOMI MORAL HAKIM AGUNG
DAN KEHADIRAN KOMISI YUDISIAL
1. Kemandirian Hakim.
2. Norma Etika Hakim.
3.
Komisi Yudisial dan
Pengaruh otonomi Moral Hakim.
BAGIAN KEEMPAT
KONSTITUSI, MAHKAMAH
KONSTITUSI DAN JUDICIAL REVIEW
1.
Sekilas Mengenai
Konstitusi
2.
Mahkamah Konstitusi
3.
Pengujian Materil
4.
Pengujian Formil
5.
Tata Cara Beracara di
Mahkamah Konstitusi
BAGIAN KELIMA
DELEGITIMASI
TERHADAP KOMISI YUDISIAL
1.
Genealogi Komisi yudisial.
2.
Wewenang Komisi Yudisial.
3.
Komitmen Moral Komisi Yudisial.
4.
Komitmen Nilai Komisi Yudisial.
5.
Kode Etik Komisi
Yudisial dan Pedoman tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial.
6.
Dewan Kehormatan
Komisi yudisial.
7.
Tata Cara Pengawasan
Hakim.
8.
Komisi Yudisial di
beberapa Negara.
9.
Resistensi Mahkamah
Agung Atas Komisi Yudisial.
10. Dasar Hukum Permohonan Hakim Mahkamah Agung.
11. Alasan-alasan permohonan pengujian terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun
2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
12.
Resistensi Mahkamah
Konstitusi Atas Komisi Yudisial
a. Mengenai Pengawasan.
b. Tentang Perilaku Hakim.
c. Kesimpulan Mahkamah konstitusi yang resisten.
d. Mahkamah Konstitusi Mengadili Permohonan Mahkamah Agung; Suatu Pengadilan
yang resisten.
BAGIAN KEENAM
MENUJU REVISI
UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2004.
KOMISI YUDISIAL DAN REVITALISASI MORAL HAKIM
1.
Syarat Formal Dalam
Membuat Suatu Aturan.
2.
Syarat Sosiologis
Pembuatan Aturan.
3.
Pertemuan Pakar Hukum
Tata Negara se-Indonesia Bagian Barat dan Silang Pendapat atas draf perubahan
Undang-Undang No. 22 tahun 2004.
4.
Rekomendasi Lokakarya
Pertemuan Pakar Hukum Tata Negara se-Indonesia Bagian Barat. Percepat Reformasi
Peradilan.
BAGIAN KETUJUH
KOMISI YUDISIAL ATAU
MAHKAMAH YUDISIAL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar